 |
| Foto : Wakil Bupati Lotim saat menyampaikan tanggapan kepada fraksi |
Lombok Timur, IndepthNTB – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur, Edwin Hadiwijaya, menyampaikan apresiasi dan tanggapan atas berbagai saran konstruktif dari seluruh fraksi DPRD setempat. Dialog tersebut terjadi dalam Rapat Paripurna penyampaian tanggapan Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026, Selasa (25/11/25).
Dalam paparannya, Wabup secara khusus menanggapi isu-isu strategis yang diusung berbagai fraksi, mulai dari kedaulatan pangan, pariwisata, tata kelola pemerintahan, hingga percepatan infrastruktur.
Merespon isu kedaulatan pangan, Wabup menegaskan komitmennya tidak hanya bergantung pada APBD. "Dukungan finansial juga berasal dari alokasi 20% dana desa yang dikelola BUMDes untuk ketahanan pangan, dengan nilai setara lebih dari Rp 48 miliar," jelasnya.
Menanggapi harapan Fraksi Demokrasi Bintang Perjuangan Indonesia (DBPI) agar anggaran pariwisata ditingkatkan, Wabup mengakui besarnya dampak ekonomi sektor ini. Namun, ia menyayangkan bahwa kondisi APBD 2026 yang terbatas membuat alokasi belum dapat memenuhi ekspektasi.
"Meski demikian, Pemerintah Daerah cukup serius untuk menumbuhkembangkan pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat," tegas Edwin Hadiwijaya.
Ia berharap Program Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD dapat diarahkan untuk mendukung sektor ini.
Menghadapi keterbatasan fiskal, Pemda menetapkan tiga langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Perbaikan kualitas data, khususnya data PBB-P2, Hotel, dan Restoran. Memaksimalkan pengawasan pemungutan Retribusi dan Pajak Daerah. Mengembangkan dan mengintensifkan pembayaran pajak dan retribusi dengan sistem non-tunai.
Wabup menyadari adanya tantangan dalam disiplin perencanaan APBD akibat dinamika kebijakan pusat. Ia berjanji untuk tahun anggaran mendatang akan berusaha memenuhi jadwal pembahasan sesuai ketentuan.
Merespons saran Fraksi PKS terkait kualitas proyek, Wabup memastikan program percepatan infrastruktur jalan akan segera dilaksanakan pada ruas-ruas prioritas. Dari total 1.211 km ruas jalan di Lombok Timur, 416 km di antaranya dalam kondisi tidak mantap. Dengan anggaran terbatas, Pemda berencana menangani 54 ruas jalan kabupaten dengan konstruksi hotmix dan 11 ruas jalan poros desa dengan konstruksi lapen.
Wabup juga memaparkan sejumlah langkah konkret untuk isu lainnya yaitu Air Bersih, Melakukan perbaikan perpipaan dan penambahan debit, seperti di SPAM Selatan Kotaraja yang akan ditingkatkan dari 50 menjadi 100 liter per detik.
Perlindungan PMI: Mengaktifkan kembali Satgas P2MI dan melakukan sosialisasi masif untuk memastikan prosedur perlindungan berjalan.
Pupuk dan Elpiji: Memastikan stok pupuk aman hingga akhir 2025 dan telah mengajukan penambahan kuota distribusi elpiji harian sebesar 10% kepada BPH MIGAS.
Plt. Direksi BUMD: Penunjukan Plt. dilakukan untuk menghindari kekosongan kepemimpinan, sementara Draft Raperda tentang BUMD telah diajukan untuk segera dibahas.
Di akhir paparannya, Wabup menegaskan bahwa di tengah pengurangan transfer dari pusat, Pemda Lotim akan aktif menjemput program prioritas pemerintah pusat yang dapat diarahkan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.(INTB)