LOMBOK TIMUR, Indepth NTB – Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin Tegaskan Elpiji subsidi 3 kg hanya untuk masyarakat miskin. Hal itu diungkapkan Warisin saat sosialisasi penggunaan gas elpiji 3 kg bersubsidi kepada kelompok peternak ayam di Pendopo Bupati pada Jumat (17/4/26). Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari kelangkaan elpiji 3 kg beberapa waktu terakhir.
Orang nomor satu di Gumi Patuh Karya ini, menjelaskan bahwa berdasarkan edaran Pertamina, kandang ayam termasuk salah satu objek yang tidak diperbolehkan menggunakan elpiji subsidi. Namun demikian, keberadaan kelompok peternak ayam di Lombok Timur sangat krusial bagi perekonomian daerah.
"Kami mencoba menemukan titik keseimbangan dan memberi solusi terbaik bagi semua pihak," ujar Bupati.
Menurut hasil evaluasi, tahun 2025 lalu kasus kelangkaan seperti ini tidak terjadi. Bupati menyebut stok elpiji di Pertamina saat itu cukup, tidak ada panic buying, dan tidak ada faktor geopolitik yang memicu kenaikan harga. Namun saat ini, semakin banyak warga yang menggunakan elpiji bersubsidi, termasuk yang tidak sesuai peruntukannya.
Bupati Haerul Warisin mengakui bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan agen, jumlah pangkalan, maupun kuota elpiji—kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan Pertamina. Untuk sementara, Pemda hanya bisa mengusulkan penambahan kuota.
Sebelumnya, Pemda Lombok Timur telah mengeluarkan edaran mengenai sasaran yang boleh dan tidak boleh menggunakan elpiji subsidi. Elpiji 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat miskin, sedangkan peternak serta usaha seperti hotel, restoran, jasa las, usaha pertanian, dan binatu tidak diperkenankan menggunakannya. Satuan Tugas (Satgas) elpiji yang telah dibentuk akan melakukan pengawasan.
"Saya berharap mulai saat ini sedikit demi sedikit diubah dan menggunakan elpiji non-subsidi. Bagi peternakan yang sangat membutuhkan gas elpiji, tolong siapkan tabung elpiji non-subsidi sebelum nanti keluar aturannya," tegas Bupati.
Pemda juga telah menyampaikan usulan ke pusat agar pembelian elpiji subsidi berdasarkan desil, yakni khusus untuk desil satu hingga lima. Bupati berharap masyarakat di luar desil tersebut, termasuk peternak, mulai beralih ke elpiji non-subsidi.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa peternak adalah mitra pemerintah. "Tanpa peternak, siapa yang akan melayani kebutuhan daging ayam maupun telur?" ujarnya.
Pemda merencanakan akan membantu menukarkan tabung gas elpiji peternak, sebagaimana yang telah dilakukan pada sekelompok ternak di Kecamatan Suralaga. Bupati juga mempersilakan peternak melapor langsung jika merasa tidak nyaman dengan kebijakan ini.
"Kedepannya jika peternak merasa tidak nyaman dengan sesuatu hal, silakan melapor ke Bupati untuk dicarikan solusi, karena itu juga menjadi tugas pemerintah," lanjutnya.
Bupati berharap para peternak dapat memahami kondisi saat ini dan mendukung upaya Pemda. "Itulah pentingnya kita memiliki pemahaman yang sama, sehingga Lotim SMART tetap menjadi tujuan kita bersama," tutupnya.
Kegiatan yang diisi dengan dialog ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik; Asisten Pemerintahan dan Kesra; Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur; Kasat Pol PP Lombok Timur; serta sejumlah pimpinan OPD terkait.