JAKARTA, IndepthNTB – Komisi V DPR RI mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk segera membenahi presisi prakiraan cuaca di era digital agar tidak tertinggal dari standar internasional. Informasi cuaca yang sangat akurat dan mudah diakses merupakan hak publik yang krusial untuk menjaga kelancaran aktivitas harian masyarakat.
Desakan ini menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan bahwa BMKG belum maksimal dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi publik serta penyampaian informasi peringatan dini yang belum efektif. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti bahwa meskipun memiliki anggaran besar, kinerja BMKG dinilai masih jauh dari memuaskan.
"BMKG ini salah satu tulang punggung dari pembangunan kita untuk menentukan cuaca kapan nanam, kapan masa panen," ujar Lasarus dalam rapat kerja di DPR RI, mengingatkan dampak luas dari akurasi informasi cuaca, terutama di sektor pertanian dan keselamatan publik.
Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti mengatakan, BMKG harus bisa seperti di luar negeri, perkiraan cuaca sangat akurat.
"Harapan kita BMKG itu bisa seperti diluar negeri. Kalau enggak akurat nanti enggak ada yang percaya. Bener enggak informasinya, jangan-jamgam saya udah bawa payung tahu-tahunya panas," ujarnya.
Hal yang sama diungkapkan Erna Sari Dewi, ia menekankan pentingnya penguatan sistem meteorologi yang lebih responsif, khususnya bagi daerah rawan cuaca ekstrem seperti Bengkulu yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Ia menyoroti keterbatasan sistem Automatic Weather Observing System (AWOS) yang dinilai berisiko terhadap keselamatan penerbangan karena data cuaca baru terbaca beberapa menit kemudian, sementara perubahan cuaca di wilayah tersebut berlangsung sangat cepat.
"Keakuratan informasi cuaca menjadi faktor penting dalam meminimalisasi risiko kecelakaan akibat perubahan cuaca ekstrem," tegas Erna.
Selain itu, DPR juga mendesak pemerintah segera merealisasikan pengadaan serta modernisasi alat radar cuaca milik BMKG. Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw mengungkapkan bahwa masih ada kekurangan sekitar 30 radar yang diperlukan, sementara sekitar 20 radar lainnya sudah melewati masa operasional 10 tahun dan perlu segera diganti.
"Apapun informasi terkait cuaca sangat dibutuhkan masyarakat. Jika informasi itu tidak tersedia secara optimal, bagaimana masyarakat bisa melakukan antisipasi terhadap potensi bahaya yang akan terjadi," kata Roberth.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Kepala BMKG sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk tetap melanjutkan program modernisasi prediksi cuaca berbasis kecerdasan buatan (AI) dan big data, meskipun dihadapkan pada pemotongan anggaran yang drastis. BMKG berupaya menjaga service level agreement (SLA) di angka 97 persen, yang berarti toleransi kesalahan dalam prediksi maksimal hanya 3 persen.
Komisi V DPR RI juga meminta BMKG memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyebarluasan informasi cuaca ekstrem serta memastikan informasi yang disampaikan hadir secara cepat, tepat, dan akurat.
#DPRRI #Komisi5 #BMKG #PrakiraanCuaca #AkurasiCuaca #MitigasiBencana #InformasiPublik #RadarCuaca #CuacaEkstrem #EraDigital