JAKARTA, IndepthNTB - Fenomena banyaknya calon mahasiswa yang lolos seleksi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) namun tidak melakukan daftar ulang menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua DPR RI Puan Maharani secara tegas mendorong pemerintah untuk mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru secara menyeluruh.
Isu ini mencuat setelah beredar kabar sekitar 60.000 calon mahasiswa jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 tidak melanjutkan proses registrasi. Namun, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026, Eduart Wolok, meluruskan bahwa angka 60.000 merupakan akumulasi dari seluruh jalur penerimaan (SNBP, SNBT, dan mandiri) di tahun 2025, bukan data tahun ini. Ia juga menyebut persentase daftar ulang dari yang diterima sebenarnya cukup tinggi, berada di angka 92 persen.
Terlepas dari polemik data tersebut, Puan Maharani menilai fenomena ini tetap patut disayangkan karena membuang kesempatan berharga yang seharusnya bisa diambil oleh peserta seleksi lainnya.
"Keberhasilan sistem seleksi seharusnya tidak berhenti pada pengumuman hasil penerimaan saja. Negara juga perlu memastikan bahwa setiap peserta yang telah memperoleh kursi di PTN memiliki kesempatan yang sama untuk benar-benar memanfaatkannya," ujar Ketua DPR dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2026).
Puan meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memetakan faktor-faktor penyebab calon mahasiswa memilih tidak melanjutkan ke proses berikutnya. Beberapa faktor yang teridentifikasi antara lain ketidaksesuaian jurusan dengan minat calon mahasiswa, serta kendala ekonomi terutama bagi mereka yang tidak lolos program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan bahkan menyebut faktor ekonomi sebagai aspek yang paling mengkhawatirkan dan perlu menjadi fokus evaluasi.
Komisi X DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk merumuskan sistem seleksi masuk perguruan tinggi yang lebih adil, merata, dan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Puan menekankan bahwa jika hambatan ekonomi menjadi penyebab utama, maka pemerintah perlu menyinkronkan kuota penerima KIP Kuliah dengan kuota SNBP, termasuk menyederhanakan proses verifikasi dan memperkuat layanan pendampingan bagi calon mahasiswa dari keluarga rentan.
"Evaluasi menyeluruh terhadap mata rantai transisi dari proses seleksi menuju perkuliahan sangat penting agar sistem penerimaan mahasiswa baru ke depan benar-benar dapat memberi kesempatan yang adil dan memastikan akses pendidikan tinggi dimanfaatkan secara optimal," pungkas Puan.
#KawalIndonesia #PMB #AksesPendidikan #PimpinanDPR #DPRRI #SNPMB2026 #KIPKuliah #PendidikanTinggi