Lombok Timur, IndepthNTB – Kabar menggembirakan datang bagi ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Lombok Timur. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin melakukan konsultasi langsung dengan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) di Jakarta, Rabu (11/11), guna memastikan langkah tepat dalam penataan PPPK Paruh Waktu PPPK Paruh Waktu serta penguatan sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menyampaikan bahwa terdapat 10.852 PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur, meliputi guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, Damkar, tenaga administrasi, dan tenaga teknis lainnya. Seluruhnya dipastikan telah masuk dalam basis data dan memiliki Nomor Induk PPPK.
"Konsultasi ini untuk memastikan langkah yang tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat terkait penataan aparatur," ujar Bupati.
Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN RB, Erwan Agus Purwanto, mengapresiasi respons cepat Pemda Lombok Timur. Didampingi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui Menteri PAN RB, Kemendagri, dan BKN terus menggelar rapat berkesinambungan guna melaksanakan keputusan strategis penataan PPPK.
Merujuk Siaran Pers Penataan PPPK Paruh Waktu, Guru Non-ASN, Tenaga Kesehatan, dan Rekrutmen CPNS 2026 pada 9 November lalu, Pemerintah bersama DPR memutuskan lima hal penting yaitu, PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu lintas profesi, PPPK Penuh Waktu berkesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027, Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik dengan batas waktu Desember 2024 memperoleh perpanjangan dan kesempatan seleksi CPNS 2027 dengan pengaturan khusus, Ketentuan yang sama berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis dan Rekrutmen CPNS dilaksanakan tahun 2026.
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu akan berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Tahapannya ditetapkan berdasarkan kesiapan regulasi, data, dan anggaran pada masing-masing instansi. Selama proses berjalan, PPPK Paruh Waktu tetap melaksanakan tugas.
Guru, tenaga kesehatan, serta PPPK Paruh Waktu yang bertugas di bidang pemadam kebakaran dan Satpol PP akan dialihkan menjadi pegawai pusat. Guru menjadi PPPK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama, tenaga kesehatan menjadi PPPK Kementerian Kesehatan, sedangkan kelompok Damkar dan Satpol PP menjadi PPPK Kementerian Dalam Negeri. Dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden yang sedang disiapkan.
Pemerintah terus berupaya menghadirkan sistem manajemen ASN yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
#PPPKParuhWaktu #PPPKPenuhWaktu #LombokTimur #KemenPANRB #ASN2027 #CPNS2026 #ReformasiBirokrasi #GuruNonASN #TenagaKesehatan #SatpolPP #Damkar #KabarBaikPPPK #BupatiLombokTimur #Selong