LOMBOK TIMUR, IndepthNTB — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim enam Program Kerja Prioritas Nasional mampu mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun di lapangan, persoalan mendasar nelayan seperti keterbatasan aset, minimnya modal, dan rendahnya daya tarik kawasan masih menjadi bayang-bayang yang belum tuntas.
Klaim itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Perikanan Tangkap Ridwan Mulyana saat membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan, Rabu (4/11), di Lombok Timur. Menurutnya, Indonesia dianugerahi potensi kelautan melimpah, sehingga pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan.
Enam program prioritas itu adalah modernisasi kapal ikan, Pengembangan dan Penataan Kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi, budidaya ikan darat tematik, Revitalisasi Tambak Pantura, serta pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional. Program-program tersebut diklaim mendukung kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan menggerakkan Ekonomi Biru.
"Khusus untuk program KNMP, pembangunan fasilitas tidak hanya berfokus pada fisik semata, melainkan dirancang sebagai penggerak roda perekonomian pesisir serta menjamin keberlanjutan usaha masyarakat," ujar Ridwan.
Pada 2026, ditargetkan 100 lokasi KNMP beroperasi di seluruh Indonesia, dengan 6 lokasi di antaranya dibangun di NTB, termasuk Ekas Buana. KKP mengklaim kehadiran KNMP terbukti mendorong peningkatan pendapatan nelayan.
Di balik target ambisius itu, KKP sendiri mengakui adanya tantangan di lapangan, salah satunya ketersediaan lahan. Guna mengantisipasi kendala tersebut, KKP berkomitmen melakukan perencanaan lebih cermat mulai tahap awal pada 2027, sehingga setiap lokasi KNMP dipersiapkan matang dan sesuai kebutuhan riil nelayan.
Menteri KKP juga menitipkan pesan kepada jajaran pemerintah daerah dan pengelola KNMP agar memastikan seluruh bantuan betul-betul diterima masyarakat yang membutuhkan, serta merawat fasilitas penunjang secara profesional. Pemda dan pengelola diminta menangani setiap kendala nelayan secara cepat dan tuntas, sekaligus menjaga ekosistem laut melalui praktik perikanan yang bertanggung jawab.
Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik yang hadir mewakili Bupati menyampaikan harapan serupa. Ia berharap masyarakat dapat mengelola dan mengoptimalkan KNMP, mengingat keberadaan fasilitas tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Namun, Sekda justru mengungkap realita pahit: tantangan penanganan kemiskinan masyarakat pesisir berkaitan erat dengan tiga faktor utama, yaitu keterbatasan aset, keterbatasan modal atau uang, dan minimnya kunjungan atau daya tarik kawasan. Kehadiran KNMP di Ekas Buana dipandang baru menjawab persoalan aset.
"Aset gedung dan fasilitas ini sudah ada. Jika dikelola dan diberdayakan dengan bagus, insyaAllah dampaknya akan sangat terasa. Meskipun jumlah tangkapan nelayan secara kuantitas sama, melalui pengolahan dan branding produk yang baik di KNMP ini, nilai jualnya bisa meningkat hingga dua kali lipat," tambahnya.
Ia juga berpesan kepada masyarakat Ekas Buana untuk bersyukur, bersabar dalam menjalani proses pengembangan usaha, serta merawat seluruh fasilitas yang telah dibangun. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen mengarahkan lebih banyak kegiatan ke kawasan Ekas Buana agar angka kunjungan masyarakat luar terus meningkat.
Pada kesempatan itu diserahkan sejumlah bantuan dan sertifikasi, meliputi Premi Asuransi Nelayan bagi 100 nelayan Lombok Timur, 200 paket perbekalan/sembako, serta satu ton bibit rumput laut. Selain itu, diserahkan pula Sertifikat Pengolahan Hasil Perikanan untuk wilayah Ekas Buana, Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), serta fasilitas Poskastras.
Acara yang merupakan bagian dari peringatan HUT ke-27 KKP itu disebut sebagai wujud komitmen KKP hadir lebih dekat, mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, serta menjawab kebutuhan nelayan di lapangan. Kegiatan juga diisi teleconference dengan Menteri KKP dari KNMP Ciwaru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Meski demikian, pertanyaan besar masih tersisa: setelah 27 tahun KKP berdiri, mampukah program-program prioritas ini menjawab persoalan modal dan daya tarik kawasan yang selama ini menjadi akar kemiskinan nelayan pesisir?
#HUT27KKP #KementerianKelautanDanPerikanan #KNMP #KemiskinanPesisir #NelayanIndonesia #EkonomiBiru #LombokTimur #EkasBuana #KabarTerkini