Lombok Timur, IndepthNTB - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Timur, Kamis (12/11/2026). Massa menuntut kejelasan mengenai pengaktifan kembali sumber Mata Air Ambung di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, yang status lahannya masih dalam sengketa.
Namun, aksi damai tersebut diwarnai ketegangan setelah massa mengklaim dihadang oleh organisasi masyarakat (ormas), Kris Sasak. Ketua Umum PMII Cabang Lombok Timur, Ihwan, menyayangkan keras penghadangan itu.
"Niat kami hanya aksi damai, makanya kami sangat menyayangkan adanya penghadangan yang dilakukan oleh ormas. Apakah kepolisian tidak mampu? Ini yang sangat disayangkan," katanya.
Ihwan menegaskan polemik Mata Air Ambung perlu dilihat dari dua sisi, yakni upaya penyelamatan aset daerah atau pengabaian hak masyarakat. Ia merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sel yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) karena objek sengketa dinilai tidak jelas. Gugatan menyebut luas sekitar 300 meter persegi, sedangkan hasil pemeriksaan setempat menyebutkan sekitar 2.000 meter persegi.
"Artinya, putusan tersebut tidak menetapkan siapa pemilik sah tanah yang disengketakan. Putusan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa lahan tersebut telah terbukti sebagai aset pemerintah daerah maupun telah terbukti menjadi hak keluarga Asmadi," ujar Ihwan.
Ia pun mempertanyakan keterlibatan ormas dalam pengamanan aksi.
"Yang kami sesalkan hanya kenapa ada ormas yang datang menghadang, apakah polisi tidak percaya diri," sesalnya.
Senada, Ketua KNPI Lombok Timur, Irwan Safari, mengaku baru kali ini menyaksikan aksi mahasiswa di Lombok Timur yang pengamanannya melibatkan ormas. "Ini sama artinya, orang memerintahkan ormas mau membenturkan mahasiswa dengan ormas," sesalnya.
Irwan menegaskan pihaknya akan melakukan konsolidasi untuk merespons kejadian tersebut.
"Tunggu aja, kami akan konsolidasi bersama teman-teman agar hal serupa tidak terjadi lagi," paparnya Seraya menyebut akan melakukan aksi yang lebih besar.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Lombok Timur, Sofyan Hakim, yang menemui massa aksi, menyatakan pihaknya tidak mengakuisisi lahan. Menurut dia, PDAM hanya mengaktifkan kembali sumber mata air yang telah dimanfaatkan jauh sebelum sengketa muncul.
“Kami bukan mengakuisisi. Kami mengaktifkan kembali Sumber Mata Air Ambung yang jauh sebelum Pak Asmadi ada, sudah ada sumber mata air Ambung itu,” kata Sofyan.
Sofyan menjelaskan, luas sumber mata air yang dikelola PDAM adalah 125 meter persegi. Ia mengklaim luas tersebut bukan bagian dari lahan yang diusulkan almarhum Asmadi untuk dijadikan sertifikat.
“Yang 125 meter persegi itu bukan bagian yang diusulkan oleh Pak Asmadi untuk dijadikan sertifikat. Tidak diusulkan menjadi sertifikat karena memang bukan milik almarhum Asmadi,” ujarnya.
Menanggapi desakan transparansi, Sofyan menyatakan akan membuka dokumen terkait pengelolaan aset tersebut kepada publik.
“Kami akan membuka ruang selebar-lebarnya. Kami akan menggelar seluruh dokumen yang dimiliki oleh daerah ataupun PDAM terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk masyarakat ini,” katanya.
Ia mengatakan akan mengundang PMII, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), organisasi kemahasiswaan lainnya, Kepala Bagian Hukum, dan Bagian Aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk membahas persoalan tersebut.
“Apabila ini terbukti bukan aset pemerintah, hari itu juga kami akan menghentikan pemanfaatan Sumber Mata Air Ambung ini,” kata Sofyan.
Aksi berlangsung tertib. Massa meminta PDAM memberikan jadwal pasti terkait pembukaan dokumen tersebut.
#PMIILombokTimur #AksiMahasiswa #MataAirAmbung #PDAMLombokTimur #TolakPenghadanganOrmas #KNPI #LombokTimur #AksiDamai #SengketaLahan