 |
| Foto : Satgas Pangan Lotim saat menyita beras SPHP diduga oplosan |
Lombok Timur, IndepthNTB - Ketua Umum Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T), menilai kasus dugaan pengoplosan lebih dari 100 ton beras di gudang sewaan Bulog Cabang Lombok Timur (Lotim) sebagai sebuah tamparan keras terhadap tata kelola pangan. Menurutnya kejadian ini bukan sekadar kebetulan atau kelalaian kecil, tetapi ada persoalan sistemik yang lebih dalam, yang harus dibongkar dengan terbuka.
"Pertanyaan terbesarnya sederhana namun sangat mendasar: bagaimana mungkin beras sebanyak itu bisa dioplos tanpa terdeteksi?," ujar Karomi, Senin (17/11/25).
Dari penelusuran dan pengamatan pihaknya, ada beberapa gambaran yang menunjukkan bahwa pengawasan di gudang sewaan Bulog ternyata sangat lemah. Gudang ini bukan fasilitas sembarangan, di sinilah stok pangan strategis negara disimpan. Mestinya setiap perpindahan karung, keluar masuk kendaraan, hingga akses orang harus tercatat, diawasi, dan diverifikasi.
Tetapi fakta bahwa ratusan ton beras bisa berubah bentuk di dalam gudang menunjukkan adanya kelonggaran yang tidak seharusnya terjadi.
Dalam konteks gudang sewaan, persoalan menjadi lebih kompleks. Ketika Bulog tidak sepenuhnya mengendalikan fasilitas fisik, standar keamanan dan SOP pengawasan sering kali tidak berjalan optimal. CCTV yang tidak memadai, akses orang luar yang terlalu bebas, dan pencatatan stok yang masih mengandalkan laporan manual menjadi celah besar bagi praktik kecurangan.
"Di ruang seperti inilah pengoplosan beras dapat dilakukan secara bertahap, terencana, dan sistematis," ungkapnya.
LK2T melihat bahwa kasus ini bukan sekadar aksi individu. Pengoplosan 100 ton lebih beras pasti melibatkan tenaga, alat, koordinasi, dan waktu yang panjang. Tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan atau setidaknya tanpa kelengahan dari pihak internal. Artinya, pengawasan di tingkat Cabang Lombok Timur tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan bisa jadi ada dugaan praktik pembiaran atau keterlibatan oknum.
Lebih dari itu, kejadian ini menunjukkan bahwa prinsip tata kelola yang seharusnya dijalankan Bulog, transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, dan kewajaran, tidak berfungsi secara nyata.
"Jika gudang Bulog dapat disusupi kegiatan ilegal semacam ini, berarti ada masalah serius pada manajemen pergudangan, pengawasan stok, dan evaluasi rutin internal," ucapnya.
Dampaknya pun tidak sederhana, pengoplosan beras dalam skala besar dapat mengganggu stabilitas harga, menurunkan kualitas beras yang akan dikonsumsi masyarakat, serta merusak kepercayaan publik kepada Bulog sebagai lembaga penyangga pangan nasional. Inilah sebabnya LK2T menilai persoalan ini bukan hanya soal pidana, tetapi soal kredibilitas lembaga dan keamanan pangan daerah.
Karena itu, ia meminta agar Bulog segera melakukan audit total, baik audit stok, audit SOP pergudangan, maupun audit personalia yang terlibat. Publik juga berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab, bagaimana praktik ini berlangsung, dan langkah apa yang akan diambil untuk memastikan kejadian seperti ini tidak terulang.
"Kasus ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pangan di Lombok Timur. Jika 100 ton lebih beras bisa dioplos tanpa terdeteksi, itu berarti sistem kita sedang sakit, dan harus segera disembuhkan—not just by punishing individuals, but by reforming the mechanism that allowed it to happen," pungkasnya.(INTB)