 |
| Foto : Ketua DPRD Lotim, M. Yusri |
Lombok Timur, IndepthNTB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) akhirnya angkat bicara menyikapi polemik dalam program pendataan dan penyaluran bantuan modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belakangan menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat.
Kegaduhan ini muncul setelah banyaknya laporan yang menyebutkan bahwa sejumlah penerima bantuan dinilai tidak tepat sasaran. Bahkan, tak sedikit nama yang masuk dalam daftar penerima diduga tidak memenuhi kriteria sebagai pelaku UMKM.
Merespon hal ini, Ketua DPRD Lotim, M. Yusri, menegaskan bahwa dewan akan segera memanggil Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop) setempat untuk meminta klarifikasi secara resmi. Pemanggilan ini dilakukan untuk menyelidiki dugaan ketidakakuratan data yang menjadi dasar penyaluran bantuan.
“Kami menerima banyak aduan masyarakat. Ada yang merasa berhak tapi tidak terdata, sementara yang tidak berkategori UMKM justru masuk daftar penerima. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Yusri dalam keterangannya, Jumat (28/11/25).
Yusri menekankan bahwa proses pendataan ke depannya harus dilakukan secara lebih transparan dan melibatkan unsur pemerintah desa. Hal ini, menurutnya, sangat krusial untuk memastikan verifikasi di lapangan berjalan lebih akurat.
“Bantuan permodalan UMKM ini seharusnya menjadi stimulus bagi pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dan memiliki usaha yang aktif. Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini tidak disalahgunakan. Ke depan, kami minta Diskop memperketat validasi sehingga tidak ada lagi kesalahan. Bantuan harus tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Lotim juga meminta Diskop untuk segera menyerahkan data lengkap seluruh penerima bantuan. Data ini akan digunakan untuk dilakukan cross-check mendalam. Yusri juga menyatakan bahwa jika terbukti terdapat pelanggaran prosedur, dewan tidak menutup kemungkinan untuk meminta evaluasi, bahkan tindakan tegas terhadap pejabat terkait.
Sementara itu, kekecewaan terus disuarakan oleh sejumlah warga. Beberapa pelaku usaha kecil yang diwawancarai mengaku merasa tidak terakomodir dalam program tersebut, padahal mereka telah menjalankan usahanya dalam waktu yang lama. Mereka berharap pemerintah daerah dapat segera memperbaiki tata kelola dan sistem pendataan agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.(INTB)