 |
| Foto : Kasatgas Koordinasi dan Supervisi wilayah V.1 KPK, Dian Patria dan Wakil Bupati Lotim Haerul Warisin saat memimpin rapat koordinasi |
LOMBOK TIMUR, IndepthNTB - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Senin (8/12/25). Dalam rapat koordinasi tersebut, KPK menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari tata kelola Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
KPK menegaskan dalam pembahasan anggaran, jangan ada konspirasi jahat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan badan anggaran (Banggar) DPRD.
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi wilayah V.1 KPK, Dian Patria menegaskan dalam pembahasan anggaran, jangan ada permainan. Jangan ada konspirasi antara TAPD sama Banggar DPRD.
"Jangan sampai ada rapat-rapat konspirasi TAPD dengan Banggar. Ujung-ujungnya nanti di panggil aparat penegak hukum. Saya tidak mau ada tipu tipu, sekarang situasinya berbeda. Kita maunya apa adanya," tegas Dian.
Ia mengakui, Pemda kesulitan dalam mengatur anggaran dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran dari pusat. Apalagi mulai tahun depan, gaji PPPK ditanggung pemda. Hal ini menyebabkan belanja pegawai semakin tinggi naik jadi 30 persen. Akibatnya belanja pegawai jauh lebih besar dibanding untuk belanja kegiatan seperti untuk bikin jalan, pasar sekolah dan lain-lain.
Tetapi dengan kebijakan ini, kondisi lebih menantang. Pemda dituntut untuk kreatif dan inovatif meningkatkan PAD untuk menutup kurangnya belanja kegiatan.
Besarnya belanja Pegawai ini, dian meminta agar Pemda lebih ketat dalam melakukan pengawasan. Sebab untuk merubah postur APBD harus dengan meningkatkan PAD. Sebab memecat pegawai berat untuk dilakukan.
"Tolong PPPK di audit dan di cek. Bener enggak orang orang itu ada. Siapa tahu ada yang dobel. Pastikan audit juga itu pajak. Jangan percaya laporan laporan yang sudah ada. Jangan sampai percaya saja sama laporan dari wajib pajak, masuk akal atau tidak," ujar Dian.
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin menegaskan mengikuti semua arahan KPK. Ia menegaskan untuk PAD, realisasi telah mencapai 98,5%, sebab semua sumber pemasukan telah melalui pengawasan ketat.
“Sebenarnya kita sudah 100% dari target awal, tapi karena targetnya dinaikkan di Perubahan, maka capaian berada di angka 98,5%,” jelasnya.
Sementara untuk pengelolaan anggaran, Warisin menegaskan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Bahkan ia menekankan pentingnya percepatan dan kualitas dokumen perencanaan anggaran (KUA-PPAS) untuk menghasilkan program yang efektif.
“Jangan sampai perencanaan bagus tapi pelaksanaan tidak karuan,” tegasnya.(INTB)