 |
LOMBOK TIMUR, IndepthNTB – Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) menggelar Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Perempuan dalam Mengantisipasi Bencana yang digelar sebagai penutup Program Women’s School Leadership in Addressing Floods in Three Villages of East Lombok Regency (WAVES) di Lombok Timur.
Dalam program ini, perempuan tidak lagi hanya menjadi korban dalam situasi bencana. Kini, mereka didorong untuk berdiri di garda terdepan sebagai pemimpin aksi dini pencegahan dan penanggulangan bencana.
Program yang menyasar tiga desa pesisir rawan banjir rob—yakni Desa Pijot, Ketapang Raya, dan Tanjung Luar—ini mengusung pendekatan Anticipatory Humanitarian Action (AHA) atau Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD). Berbeda dari paradigma lama yang pasif menanti bantuan, pendekatan ini mendorong pergerakan cepat dan sistematis bahkan sebelum banjir datang.
Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra, Ririn Hayudiani, menegaskan bahwa WAVES hadir dengan semangat yang berbeda. Perempuan tidak sekadar dilibatkan dalam program, melainkan ditempatkan sebagai aktor utama perubahan.
“Perempuan bukan objek yang perlu diselamatkan. Mereka adalah subjek yang memimpin penyelamatan,” tegas Ririn.
Melalui Sekolah Perempuan, para peserta mendapatkan ruang belajar kritis tentang risiko bencana, hak dasar dalam situasi darurat, serta peran strategis mereka dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan.
Hasilnya mulai terlihat. Ririn menjelaskan bahwa para perempuan pesisir kini mampu mengelola sistem peringatan dini berbasis komunitas, menyusun rencana kontinjensi, memimpin simulasi kebencanaan, hingga menjalankan mekanisme bantuan tunai atau Cash Voucher Assistance (CVA).
Tidak hanya itu, mereka juga menjadi garda terdepan dalam memastikan kelompok rentan—seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas—tidak terabaikan di setiap tahap penanganan bencana.
“Mereka kini tidak lagi menjadi penonton, tapi sudah bisa terlibat dalam respons bencana, terutama aksi dini,” ucapnya.
Menurut Ririn, perempuan pesisir sengaja menjadi sasaran program karena selama ini mereka rentan terdampak banjir rob namun sangat jarang mendapat perhatian dari pemerintah. Ia berharap pendekatan ini dapat direplikasi untuk berbagai jenis bencana lain, seperti longsor, gempa, hingga krisis sosial.
Apresiasi datang dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur, Dr. Fathurrohman, menyebut program ini sangat layak diperluas ke desa-desa rawan bencana lainnya.
“Saya melihat sendiri bagaimana perempuan di tiga desa tidak hanya tanggap, tapi juga mampu mengorganisasi warganya. Ini model yang harus direplikasi,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur menilai program ini sangat relevan dengan kondisi di tiga desa yang tak hanya rawan banjir rob, tapi juga banjir genangan dari luapan air baku. Ia menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan kebencanaan.
“Di dalam rumah, kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Karena itu, ketika bencana datang, perempuan tidak boleh hanya menjadi yang tertolong, tapi harus bisa melakukan pertolongan. Minimal harus ada 30 persen keterwakilan perempuan dalam sosialisasi, simulasi, dan pengambilan keputusan,” pungkasnya.(INTB)