Lombok Timur, IndepthNTB - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus Sosialisasi Teknis Pembagian Bantuan Sembako di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur pada Jumat (6/3/2026). Rapat yang dihadiri oleh para Camat se-Kabupaten Lombok Timur ini dipimpin langsung oleh Sekda Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik, serta turut dihadiri oleh Asisten I dan Kepala Dinas Sosial Lombok Timur.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan sembako harus berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang optimalisasi bantuan sosial. Oleh karena itu, Sekda meminta Kepala Dinas Sosial untuk segera membuat surat edaran yang berisi regulasi pembagian sesuai Inpres tersebut, dengan penerima bantuan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Semua harus sesuai regulasi. Dasar pelaksanaan ini adalah surat edaran untuk para camat yang berisi petunjuk teknis (juknis) penerima sesuai dengan DTSEN," ujar Sekda Muhammad Juaini Taofik.
Sekda mengakui bahwa mekanisme graduasi atau penggantian penerima yang sudah tidak layak menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran bantuan sosial. Untuk itu, ia meminta semua pihak terkait untuk terus melakukan pendekatan melalui sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami proses tersebut.
"Memang mekanisme graduasi ini menjadi tantangan, tapi kita harus terus melakukan pendekatan melalui sosialisasi agar masyarakat paham. Yang penting kita jalankan sesuai aturan yang berlaku," tambahnya.
Rakor ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan sembako di Kabupaten Lombok Timur tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya petunjuk teknis yang jelas serta penggunaan data DTSEN yang valid, diharapkan bantuan sosial dapat benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan membutuhkan.
Para camat yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan komitmennya untuk mendukung kelancaran program ini di wilayah masing-masing serta akan bersosialisasi dengan masyarakat terkait mekanisme penyaluran yang telah diatur dalam regulasi.(INTB)