Lombok Timur, IndepthNTB – Bupati Lombok Timur Haerul Warisin mengusulkan distribusi gas bersubsidi 3 kg berbasis data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tepat sasaran. Usulan ini disampaikan saat rapat koordinasi bersama Pertamina, agen, dan perwakilan pangkalan gas elpiji pada Senin (13/4/2025).
Rapat koordinasi tersebut digelar untuk menindaklanjuti dan membahas sulitnya masyarakat memperoleh gas elpiji 3 kg yang belakangan menjadi keluhan warga.
Warisin mengakui bahwa kelangkaan gas melon 3 kg yang terjadi sejak akhir Ramadan hingga kini dipicu berbagai isu yang menyebabkan masyarakat panik dan membeli secara berlebihan (panic buying), meskipun isu tersebut tidak benar adanya. Namun, Tim Satgas Elpiji yang telah dibentuk beberapa waktu lalu juga menemukan fakta bahwa gas bersubsidi ini digunakan tidak sesuai peruntukan, misalnya oleh pengusaha ayam.
"Masih banyak yang tidak boleh pakai ternyata pakai elpiji 3 kg ini, padahal pada tabung telah tercetak jelas bahwa gas tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin," ujar Warisin.
Warisin menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang mencapai tertinggi kedua se-NTB pada tahun 2025 juga turut meningkatkan kemampuan masyarakat, termasuk dalam konsumsi bahan bakar elpiji. Untuk itu, ia meminta Pertamina melakukan super ekstra dropping guna menekan panic buying, yang akan dibarengi pengawasan ketat satgas.
Warisin juga meminta para agen untuk terus melakukan pendistribusian guna menormalisasi kondisi serta tidak mengurangi jatah untuk pangkalan.
"Kita akan menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan Sales Branch Manager (SBM) Rayon 1 NTB Pertamina Patra Niaga, agar pendistribusian lancar," ucapnya.
Untuk solusi jangka panjang, Warisin menegaskan tidak bisa hanya mengandalkan penambahan dropping stok. Ia akan mengusulkan kepada kementerian terkait agar pendistribusian tabung gas 3 kg menggunakan data desil sehingga tepat sasaran kepada masyarakat miskin.
Dengan menggunakan data desil yang mengelompokkan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan, pemerintah daerah berharap gas subsidi 3 kg tidak lagi dinikmati oleh pihak yang tidak berhak.
"Ini salah satu upaya untuk menyelesaikan distribusi yang tidak tepat," pungkas Warisin.