Lombok Timur, IndepthNTB - Bupati Lombok Timur, H.Haerul Warisin atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterlambatan penanganan kelangkaan gas elpiji 3 kg yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Permintaan maaf ini menjadi penegasan sikap pemerintah daerah dalam merespons keluhan masyarakat yang terdampak.
Bupati menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan kejadian pertama yang tidak terprediksi sebelumnya, terutama di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat Lombok Timur sejak akhir tahun 2025 hingga triwulan pertama 2026. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab dan berkomitmen melakukan perbaikan.
Permohonan maaf tersebut disampaikan langsung saat kegiatan dengar pendapat (hearing) bersama Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPUR) di Ruang Rapat Bupati, Senin (13/4/26).
Sebagai tindak lanjut, Pemda Lombok Timur berkomitmen memperkuat Satgas Pengawasan distribusi elpiji 3 kg dengan melibatkan masyarakat serta pihak-pihak berkompeten lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengajukan penambahan kuota elpiji 3 kg kepada Pertamina guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat ke depan.
Masukan dari GEMPUR terkait pemberdayaan pengecer juga mendapat respons positif. Pengecer dinilai memiliki peran penting karena lebih dekat dengan masyarakat, sehingga dapat membantu mengatasi kendala distribusi, terutama di wilayah dengan hambatan geografis.
Sementara itu, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juani Taofik menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan, karena stok elpiji di Depo Ampenan dalam kondisi aman dan sesuai kuota. Ia menekankan bahwa persoalan utama terletak pada distribusi yang memerlukan pengawasan bersama dari semua pihak.(INTB)