LOMBOK TIMUR, IndepthNTB – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Bupati Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta dihadiri sejumlah perusahaan mitra peternakan ayam broiler dan para peternak. Rapat ini bertujuan menyelaraskan kebijakan peralihan gas subsidi ke non subsidi serta memastikan kualitas pasokan Day Old Chick (DOC).
Menanggapi berbagai keluhan, Bupati H. Haerul Warisin menekankan bahwa rapat ini harus menjadi jalan keluar.
"Kita selalu mencari solusi, mencari benang merah dari masalah yang kusut. Jangan sampai isu yang menyebar membuat semua panik," tegasnya.
Bupati mengapresiasi kesiapan para peternak untuk beralih ke elpiji non subsidi. Ia juga mengingatkan bahwa kehadiran perusahaan mitra bukan hanya untuk membahas untung rugi, tetapi diharapkan ikut hadir menyelesaikan permasalahan bersama pemerintah. "Jika ada hal yang rumit, sampaikan ke pemerintah. Pasti pemerintah akan bantu," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Bupati Warisin memberikan sejumlah arahan solutif. Bupati memerintahkan Kepala Dinas Peternakan mendata jumlah kandang dan menganalisis total kebutuhan gas non subsidi di Kabupaten Lombok Timur.
Kualitas DOC juga menjadi perhatian serius Bupati. Ia mengingatkan agar perusahaan mitra memberikan bibit (DOC) yang unggul kepada mitra peternak. Selain itu, perusahaan dan dinas terkait juga diminta melakukan pembinaan peternak dengan baik, termasuk mengimbau mengubah perilaku dari penggunaan gas elpiji 3 kg ke elpiji non subsidi.
Lebih jauh, Bupati juga akan melihat alternatif penghangat kandang sebagai solusi sementara. Bupati akan melihat langsung efektivitas kompor berbahan oli bekas yang disampaikan salah satu mitra, untuk memastikan tidak berdampak pada kualitas dan pertumbuhan ayam.
Sebelumnya, perwakilan perusahaan mitra menegaskan bahwa kualitas DOC di Lombok Timur sebenarnya sudah sesuai standarisasi. Jika ditemukan DOC kurang optimal, hal itu lebih disebabkan oleh kandang yang tidak standar dan manajemen pemanasan yang kurang tepat, bukan karena kualitas bibit itu sendiri. Perwakilan perusahaan mitra mengatakan, manajemen pemanasan sangat penting. Standar panen juga harus disesuaikan agar perusahaan dan peternak tidak rugi.
Pada dasarnya perusahaan mitra tidak menolak peralihan penggunaan elpiji non subsidi untuk usaha ternak dan telah menyampaikan hal tersebut kepada seluruh mitra peternak. Selisih biaya produksi atas penggunaan elpiji tersebut juga dinilai relatif kecil. Hanya saja mereka menekankan agar ketersediaan elpiji tersebut dapat dipastikan dan ada fleksibilitas, utamanya bagi peternak kecil dalam masa peralihan.
Sementara itu, perwakilan Asosiasi Peternak Ayam Broiler Lombok Timur, Ridatul Yasa, mengakui bahwa dropping DOC selama ini lebih banyak yang berbobot 33 gram, kendati perusahaan menyebut DOC yang didistribusikan minimal 35 gram. Ia juga menyampaikan harapan pendampingan bagi peternak dari dinas terkait serta perusahaan mitra bisa lebih rutin.
Para peternak menyebut masalah yang lebih mendesak adalah kelangkaan tabung gas non subsidi. "Tabung gas 12 kg sangat langka karena berebut dengan dapur MBG (Makan Bergizi Gratis)," keluh mereka.
Bupati menutup rapat dengan apresiasi atas kehadiran para mitra dan menegaskan harapan agar perusahaan dapat bekerja sama dengan peternakan milik rakyat. "Pemda ingin membuat para mitra perusahaan bisa aman dan nyaman menjalankan bisnis, tetapi juga bantu bina para mitra peternak dengan baik," pungkasnya.(INTB)