LOMBOK TIMUR, IndepthNTB – Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Lombok Timur di depan Kantor DPRD setempat pada Rabu (24/6/2026) berlangsung memanas. Tidak hanya menyuarakan aspirasi melalui orasi dan pembakaran ban, massa aksi mencoret gerbang kantor dewan dengan tulisan provokatif "Kantor SPPG" menggunakan pilok.
Tindakan simbolik tersebut menjadi protes keras mahasiswa terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai gagal dan tidak berpihak pada rakyat. Aksi ini juga menyinggung banyaknya anggota dewan Lombok Timur yang memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, yang dinilai mengambil manfaat dari program tersebut.
Selain menyoroti MBG, massa aksi yang tergabung dalam HMI MPO Lombok Timur juga mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka menilai berbagai kebijakan pemerintah pusat dan Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki kelemahan mendasar, baik dari tahap perencanaan maupun dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
Salah satu orator, Ahyar, dengan lantang menagih janji politik Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan produk lokal yang menurutnya implementasinya jauh dari harapan. Ia juga mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai meleset dari sasaran, termasuk proyek swasembada pangan yang berdampak negatif bagi warga di sejumlah daerah.
"Program MBG yang diklaim mampu mengatasi stunting dan menciptakan lapangan kerja, kami nilai belum memberikan kontribusi nyata bagi negara," tegas Ahyar.
Ia menambahkan, program berskala nasional tersebut justru berpotensi menggerus keuangan negara di tengah ketidakstabilan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang telah menekan daya beli masyarakat.
Tak hanya itu, para demonstran menilai pemerintah selama ini hanya merespons kritik masyarakat dengan retorika semata, tanpa menghadirkan solusi konkret. Isu pendidikan juga mendapat sorotan tajam. Massa menyebut masih banyak bangunan sekolah di kawasan pedesaan yang tidak layak digunakan, sementara kesejahteraan guru honorer dinilai belum menjadi prioritas pemerintah.
Massa juga menduga program MBG dan KDMP berpotensi menjadi ladang korupsi karena lemahnya perencanaan dan pengawasan. Orator lainnya menegaskan bahwa mereka menolak berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, termasuk isu dwifungsi TNI-Polri yang dianggap dapat mengancam ruang sipil.
#LombokTimur #HMI #DPRD #MBG #DemoMahasiswa #SPPG #KDMP