Lombok Timur, IndepthNTB - Kepemimpinan Bupati Lombok Timur menorehkan capaian gemilang di sektor infrastruktur. Ditengah tekanan efisiensi yang dialami hampir seluruh pemerintah daerah. Kabupaten Lombok Timur melalui program pembangunan tahun jamak (multi years contract), sukses membangun sebanyak 53 ruas jalan dengan total panjang penanganan lebih kurang 77,25 Km.
"Ruas jalan tersebut telah berhasil diselesaikan dan kini dapat dinikmati oleh masyarakat. Sebagian besar ruas jalan tersebut merupakan jalan hotmix, sementara sebagian kecil berupa jalan lapen," kata Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin dalam laporan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I DPRD Kabupaten Lombok Timur.
Keberhasilan ini sebut Warisin tak lepas dari keberadaan Perda Nomor 3 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum pembangunan jalan dan gedung serbaguna senilai Rp280 Miliar.
Ia menjelaskan bahwa implementasi perda tersebut telah memberikan hasil nyata bagi masyarakat, khususnya dalam kelancaran akses transportasi antardesa dan kawasan strategis di Lombok Timur.
"Saya katakan hari ini bahwa ini adalah berkat Perda Nomor 3 Tahun 2025. Berkat perda ini, jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat akhirnya bisa kita tangani secara lebih masif dan terukur," ujarnya.
Orang nomor satu di Gumi Patuh Karya ini merinci bahwa dari program tersebut, kegiatan yang tersisa saat ini adalah pembangunan Gedung Serbaguna. Proyek tersebut telah menyelesaikan tahapan sayembara, perencanaan teknis, serta pengadaan konsultan pengawasan. Lelang fisik dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan dan diharapkan rampung sebelum Tahun Anggaran 2027 berakhir.
Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa karena pola pelaksanaan melalui mekanisme pelelangan umum, terdapat sisa anggaran berupa sisa penyerapan uang muka pekerjaan sebesar Rp16,1 Miliar dan sisa dari kontrak sebesar Rp21,2 Miliar. Total sisa anggaran mencapai sekitar Rp37,3 Miliar.
"Sisa anggaran ini bukan berarti gagal, justru ini peluang. Kami ingin memaksimalkannya untuk menambah volume pekerjaan maupun meningkatkan jumlah ruas jalan yang ditangani, khususnya jalan kabupaten dan jalan poros utama," jelasnya.
Oleh karena itu, perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2025 diperlukan sebagai dasar pelaksanaan optimalisasi sisa anggaran tersebut, sehingga pembangunan infrastruktur di Lombok Timur dapat terus berlanjut tanpa hambatan regulasi.
"Dengan perubahan perda ini, kita harapkan sisa anggaran bisa terserap maksimal dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat," pungkasnya.
Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun konektivitas jalan yang merata, sekaligus menjawab aspirasi masyarakat akan infrastruktur yang layak dan berkualitas.
#BupatiLombokTimur #PembangunanJalan #PerdaNomor3Tahun2025 #InfrastrukturLombokTimur #JalanHotmix #GedungSerbaguna #LombokTimurMaju #TahunJamak #BeritaLombokTimur #PWI
