Lombok Timur Ajukan RAPBD 2027 Senilai Rp3,17 Triliun, Ini Rinciannya!

Lombok Timur, IndepthNTB – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I DPRD Kabupaten Lombok Timur. Kedua raperda tersebut adalah Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Infrastruktur Jalan dan Gedung Serbaguna.

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rancangan APBD 2027 disusun secara konsisten dari tahap perencanaan hingga evaluasi berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026, RKPD Tahun 2027, serta KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Penyusunan juga mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, penyesuaian terhadap Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), serta kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp3 Triliun 176 Milyar 669 Juta, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp602 Milyar 52 Juta, Pendapatan Transfer sebesar Rp2 Triliun 542 Milyar 204 Juta, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp31 Milyar 948 Juta. PAD bersumber dari Pajak Daerah Rp211 Milyar 115 Juta, Retribusi Daerah Rp358 Milyar 645 Juta, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp20 Milyar 781 Juta, dan Lain-lain PAD Sah Rp11 Milyar 510 Juta.

Sementara itu, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp3 Triliun 176 Milyar 205 Juta, meliputi Belanja Operasi Rp2 Triliun 481 Milyar 669 Juta, Belanja Modal Rp407 Milyar 600 Juta, Belanja Tak Terduga Rp15 Milyar, dan Belanja Transfer Rp271 Milyar 935 Juta. Belanja Operasi mencakup Belanja Pegawai Rp1 Triliun 315 Milyar 413 Juta untuk 11.990 orang ASN, Belanja Barang Jasa Rp1 Triliun 54 Milyar 597 Juta, Belanja Subsidi Rp2 Milyar 500 Juta, Belanja Hibah Rp108 Milyar 460 Juta, dan Belanja Bantuan Sosial Rp697 Juta.

Alokasi belanja daerah difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, perekonomian, serta sektor strategis lainnya, dan ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap urusan pemerintahan, bukan berdasarkan pemerataan antar OPD.

Pada poin kedua, Bupati menjelaskan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2025 telah menjadi payung hukum pembangunan jalan dan gedung serbaguna senilai Rp280 Milyar. Implementasi Perda tersebut telah menyelesaikan sekitar 53 ruas jalan dengan panjang penanganan lebih kurang 77,25 Km yang sebagian besar merupakan ruas jalan hotmix dan sebagian kecil jalan Lapen, serta telah dapat dinikmati masyarakat Lombok Timur.


Kegiatan yang tersisa adalah Pembangunan Gedung Serbaguna yang telah menyelesaikan tahapan sayembara, perencanaan teknis, serta pengadaan konsultan pengawasan. Lelang fisik dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan dan diharapkan selesai sebelum Tahun Anggaran 2027 berakhir.


Namun demikian, karena pola pelaksanaan melalui mekanisme pelelangan umum, terdapat sisa anggaran berupa sisa penyerapan uang muka pekerjaan sebesar Rp16,1 Milyar dan sisa dari kontrak sebesar Rp21,2 Milyar. Anggaran tersebut dapat dimaksimalkan untuk menambah volume pekerjaan maupun meningkatkan jumlah ruas jalan yang ditangani, khususnya jalan kabupaten dan jalan poros utama. Oleh karena itu, perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2025 diperlukan sebagai dasar pelaksanaannya.

Bupati berharap pembahasan kedua raperda tersebut menghasilkan APBD Tahun 2027 yang mampu mempercepat pemerataan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperkuat perekonomian daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang semakin baik demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Timur.

#LombokTimur #APBD2027 #RAPBD2027 #DPRDLombokTimur #HaerulWarisin #TahunJamak #InfrastrukturJalan #GedungSerbaguna #NTB #BeritaDaerah #PemkabLombokTimur #TransparansiAnggaran

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama