 |
| Foto : Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin secara simbolis menyerahkan sertifikat ke nelayan |
LOMBOK TIMUR, IndepthNTB – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengeluarkan peringatan keras kepada oknum perangkat desa, yang mencoba memanfaatkan momen pembagian sertifikat tanah gratis untuk nelayan. Dengan nada tegas, ia meminta warga berani melapor langsung kepadanya jika ada praktik pungutan liar.
Peringatan keras Bupati ini sekaligus menjadi tamparan bagi oknum-oknum yang selama ini menjadikan proses perizinan dan legalitas lahan sebagai ladang pungli. Dengan sikap tanpa kompromi, H. Iron menegaskan bahwa hak rakyat tidak bisa diganggu gugat—apalagi diperjualbelikan.
"Jika ada yang meminta uang, arahkan ke saya. Saya yang akan urus!" tegasnya.
Hal itu diucapkan H Iron, saat menyerahkan 87 Sertifikat Tanah Lintas Sektor (Lintor) di kawasan Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kamis (12/2/26).
"Tidak ada uang baterai, tidak ada uang tanda tangan, tidak ada uang apa pun! Jika ada yang meminta, arahkan ke saya. Kades berjuang agar ini keluar secara gratis, jadi jangan ada oknum yang bermain di situ," tegas H. Iron.
Penyerahan sertifikat yang merupakan hasil kolaborasi Dinas Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta ATR/BPN Lombok Timur ini menjadi akhir penantian panjang puluhan nelayan pesisir. Didampingi Kepala Kantor ATR/BPN Lombok Timur I Komang Suarta dan Sekda H. Muhammad Juaini Taofik, Bupati memastikan seluruh proses pembagian sertifikat berlangsung tanpa biaya sepeser pun.
Ancaman Bupati bukan tanpa alasan. Ia tidak ingin program strategis nasional seperti pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan koperasi nelayan di Ekas tercoreng oleh ulah oknum yang memanfaatkan celah pungli. Ia menginstruksikan warga untuk proaktif mengawal proses ini.
"Jaga nama baik Ekas. Jaga aset negara ini seperti menjaga amanah keluarga besar. Saya tidak ingin program besar ini rusak hanya karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Lombok Timur, I Komang Suarta, menyampaikan apresiasi atas peran aktif Bupati yang terus mendorong percepatan sertifikasi lahan bagi warga pesisir. Ia juga memohon maaf atas lamanya waktu penyelesaian yang membuat warga menanti bertahun-tahun.
"Syukur sore ini 87 sertifikat bisa kita bagikan semua. Ini bukti komitmen negara hadir untuk nelayan," ujar Suarta.(INTB)