LOMBOK TIMUR, IndepthNTB – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menghadiri acara silaturahmi dan halalbihalal yang digelar Forum PPPK Paruh Waktu (PW) lingkup Kabupaten Lombok Timur, Senin (30/3/2026). Acara berlangsung di Gedung Serbaguna Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif forum yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menanggapi aspirasi para pegawai yang menginginkan perubahan status, Bupati menyatakan keseriusannya mengawal proses pengangkatan PPPK PW menjadi PPPK Penuh Waktu.
Setelah sebelumnya bersurat, Bupati menegaskan akan segera menemui langsung Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Kita tidak bisa bicara hanya lewat surat saja. Saya akan temui langsung Kepala BKN untuk mendiskusikan nasib adik-adik," ujarnya.
Bupati juga memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk praktik pungutan liar (pungli) dalam birokrasi di Lombok Timur. Ia menekankan bahwa kenaikan pangkat, mutasi, hingga pengurusan sertifikasi adalah hak pegawai yang tidak boleh "dibeli".
Sebagai motivasi, Bupati berbagi kisah perjalanan hidupnya dan berpesan agar seluruh pegawai menjaga integritas, menjauhi fitnah, dan selalu menjadi pribadi yang bermanfaat. Ia juga meminta dukungan doa untuk program-program besar, termasuk pembangunan gedung sekolah unggul senilai Rp245 miliar, demi kemajuan pendidikan dan masa depan masyarakat Lombok Timur.
Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh pegawai menjaga semangat pengabdian serta mengerjakan hal-hal bermanfaat bagi anak cucu di masa depan. "Keberhasilan sejati diraih melalui perpaduan antara ikhtiar maksimal dan doa yang tak putus," pesannya.
Sementara itu, Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Lombok Timur, Bambang Sakra, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bupati atas kebijakan pengangkatan mereka. "Mewakili seluruh ASN P3K PW, kami mengucapkan Minal Aidin Wal Faidzin dan terima kasih yang tulus. Pengangkatan ini adalah kado terindah bagi kami," ujar Bambang.
Bambang juga berharap para pegawai dapat diakomodasi menjadi ASN Penuh Waktu pada tahun 2026. Meski menyadari keterbatasan anggaran daerah, ia memohon kejelasan demi kepastian dalam mengabdi.(INTB)