LOMBOK TIMUR,IndepthNTB – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat menjadi sorotan tajam dalam Dialog Publik yang digelar oleh HMI Cabang Selong, Ahad malam (5/7/26). Acara yang berlangsung di salah satu aula pemerintahan setempat itu menghadirkan pemapar utama Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, serta analisis kritis dari Senior HMI, Muhammad Saleh.
Dalam paparannya yang panjang lebar, Sekda Juaini menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program makan siang biasa, melainkan intervensi strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sasaran prioritasnya mencakup pelajar PAUD hingga menengah, santri, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Tujuan fundamentalnya adalah pembangunan manusia. Ini bukan soal administrasi negara yang kaku, tapi lebih kepada administrasi pembangunan yang harus fleksibel dan berorientasi pada hasil nyata," ujar Taofik di hadapan para akademisi dan mahasiswa yang hadir.
Kabupaten Lombok Timur saat ini menjadi salah satu lokus dengan jumlah titik pelaksanaan MBG terbanyak di NTB. Hal itu, menurut Sekda, membawa konsekuensi ekonomi yang besar sekaligus peluang. Ia meluruskan isu pembiayaan dengan menyebut bahwa seluruh dana MBG bersumber dari APBN, bukan APBD.
Data yang dipaparkan cukup fantastis. Untuk menunjang program ini, terdapat 262 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Dari sisi perekonomian daerah, program ini memicu perputaran uang yang masif. Alokasi untuk gaji karyawan, pengelola, dan relawan mencapai lebih dari Rp 29 miliar, sementara belanja pemenuhan bahan makanan menyentuh angka lebih dari Rp 132 miliar per bulan.
"Intervensi ini kami yakini memberikan efek menetes ke bawah (trickle down effect) terhadap PDRB daerah," tegasnya.
Meski mengapresiasi besaran anggaran, Sekda mendorong para akademisi dan mahasiswa untuk tidak ragu melakukan penelitian ilmiah guna mengukur dampak riil MBG.
"Kebijakan publik yang baik adalah yang bisa dievaluasi. Tidak ada kebijakan yang lahir sempurna. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk penyempurnaan ke depan," imbuhnya.
Berbeda dengan optimisme eksekutif, Senior HMI Muhammad Saleh memberikan perspektif dari sisi kenegaraan. Ia menilai MBG adalah manifestasi dari konsep negara kesejahteraan (welfare state) di mana negara hadir memenuhi kebutuhan primer rakyat. Namun, ia mengingatkan bahwa program yang lahir dari janji kampanye ini rawan terjebak pada pendekatan populis.
"Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa tanpa kesiapan sistem. Akuntabilitas harus menjadi prioritas," ujar Saleh.
Ia menawarkan solusi alternatif berupa penguatan kantin sekolah dengan sistem zonasi berbasis desa atau kecamatan. Menurutnya, pola ini lebih menjamin higienitas makanan, meminimalisir peluang korupsi, serta memastikan anggaran tepat sasaran demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Saleh juga berpesan kepada mahasiswa untuk mengawal kebijakan ini.
"Program ini sangat baik, manakala tata kelolanya benar-benar akuntabel, higienitasnya terjamin, dan bersih dari korupsi," pungkasnya.
Dialog yang berlangsung interaktif ini turut dihadiri oleh berbagai elemen organisasi kemasyarakatan dan akademisi di Lombok Timur.
#MBG #GiziNasional #LombokTimur #KesejahteraanRakyat #AnggaranNegara #IndonesiaEmas2045