LOMBOK TIMUR, IndepthNTB – Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam memperkuat pelayanan kesehatan kembali diwujudkan melalui peresmian Gedung Puskesmas Sakra Timur senilai Rp12 miliar, Selasa (1/9). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa fasilitas yang megah harus diimbangi dengan pelayanan yang cepat, ramah, dan humanis. Ia secara khusus meminta seluruh tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, maupun perawat, untuk mengutamakan penanganan medis ketimbang urusan administratif.
“Jika ada seorang ibu datang membawa anaknya kemari, ia tidak sekadar mencari obat, tetapi butuh teguran, sapaan ramah, dan perhatian cepat dari kita. Layani dulu, jangan langsung menanyakan mana kartu BPJS-nya. Soal administrasi itu belakangan,” tegas Bupati.
Ia menekankan bahwa keberadaan puskesmas tidak boleh hanya dimaknai sebagai peresmian gedung yang megah, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, H. Lalu Aries Fahrozi, menjelaskan bahwa Surat Izin Operasional (SIO) Puskesmas Sakra Timur telah ditandatangani Dinas Perizinan pada 28 Agustus 2026. Sebelumnya, pelayanan di wilayah Sakra Timur berada dalam cakupan Puskesmas Lepak yang menaungi 10 desa.
Dengan beroperasinya puskesmas baru ini, Kecamatan Sakra Timur kini memiliki dua puskesmas. Puskesmas Sakra Timur akan melayani empat desa, yakni Desa Gelanggang, Surabaya, Surabaya Utara, dan Menceh.
“Alhamdulillah, keberadaan Puskesmas Sakra Timur ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat selama bertahun-tahun. Dengan terbitnya SIO, kami menargetkan puskesmas ini dapat segera bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat awal tahun 2027, yang kemudian dilanjutkan dengan persiapan akreditasi dalam tiga bulan mendatang,” ujar Aris, seperti dilansir Lombok Post.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti komitmen pemerintah daerah terhadap jaminan kesehatan masyarakat melalui peningkatan anggaran BPJS Kesehatan secara berkelanjutan. Anggaran tersebut meningkat dari Rp25 miliar pada 2021 menjadi Rp28,7 miliar pada 2023, Rp87 miliar pada 2024, Rp88 miliar pada 2025, hingga mencapai Rp125 miliar pada 2026.
“Pemerintah capek-capek cari uang, efisiensi segala macam, semua kita rem, supaya Rp125 miliar ini bisa kita berikan kepada BPJS, agar masyarakat Lotim bisa dirawat dengan mudah menggunakan BPJS,” jelas Bupati, dikutip dari Lombok Post.
Selain jaminan kesehatan, Pemkab Lombok Timur juga tengah menyiapkan skema perluasan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan untuk memberikan perlindungan risiko kerja dan jaminan kematian .
Puskesmas ini diharapkan menjadi bagian penting dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sakra Timur. (INTB)