 |
| Foto: Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Wais Alqarni |
LOMBOK TIMUR, Indepth NTB – DPRD Lombok Timur memberikan peringatan keras dan tenggat waktu dua minggu kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Selong untuk mengembalikan dana hibah UMKM sebesar Rp6,2 miliar ke Kas Daerah. Ultimatum ini disampaikan menyusul carut-marut pendistribusian dana akibat insiden transfer ganda dan kesalahan sistem perbankan.
Wakil Ketua I DPRD Lombok Timur, M. Wais Al Qarni, menegaskan bahwa dana yang mandek dan tertahan itu harus segera dikembalikan melalui prosedur yang benar. “Dana itu harus kembali ke Kas Daerah secepatnya. Prosesnya harus melalui mekanisme APBD di Anggaran Perubahan nanti. Harus dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup) baru agar sasarannya jelas. Tidak boleh langsung ditransfer lagi oleh bank begitu saja,” tegas Wais di Selong, Rabu (4/2/2026).
Ia mengungkapkan, saat ini masih ada dana sekitar Rp1,3 miliar yang mengendap di rekening penampungan bank setelah ditarik kembali akibat transfer ganda. Wais menekankan, DPRD tidak akan mentolerir kelambanan. “Kami berikan waktu dua minggu, harus clear semuanya! Kalau tidak, kami panggil lagi. Ini bisa lari ke arah pidana jika mereka (BRI) tidak mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah, termasuk seluruh dana yang dobel-dobel itu,” ancamnya.
Dalam penjelasannya, Wais Al Qarni membela institusi pemerintah daerah. Ia menyatakan bahwa kekacauan ini bukan bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dinas Koperasi dan UKM serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) disebut telah menjalankan tugas sesuai prosedur.
“Dinas Koperasi sudah beres, BPKAD sudah transfer. Kesalahannya murni di sistem BRI saat pendistribusian kemarin. Ke depan, data harus diverifikasi ulang secara ketat; jangan sampai ada nama ganda atau rekening mati yang diserahkan ke bank,” jelas politisi muda tersebut.
Insiden ini memicu evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama daerah dengan pihak perbankan. Wais menyatakan, setelah dana dikembalikan dan dibahas dalam APBD Perubahan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memilih mitra bank yang lebih siap dan profesional.
“Mau bank mana saja silakan, tergantung kesiapan teknis mereka. Yang penting kejadian memalukan seperti ini jangan sampai terulang lagi,” pungkasnya.(INTB)